Blog kumpulan berita yang terbaru, tips, hiburan, review aplikasi, blogging, cara mengatasi, kumpulan dari berbagai harga, smarphone android, laptop. Karena hidup adalah pilihan

Ruhut (Demokrat) Tagih Janji Jokowi

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memohon Presiden Joko Widodo menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang ini ramai bergulir di DPR.



Ruhut  menilai bahwa Presiden Jokowi seperti tidak menepati janji kampanyenya untuk memperkuat KPK kalau tetap menyetujui Revisi UU KPK.

 " Saya pendukung Jokowi, itu salah satu janji politik beliau, " kata Ruhut Kamis (12/2/2016). Ruhut berpendapat kalau revisi itu nanti akan melemahkan lembaga KPK. Tetapi, dia menyayangkan, sebagian besar fraksi di DPR justru menyetujui lanjutan revisi itu.

Dalam rapat Badan Legislatif DPR dengan agenda penyampaian pandangan fraksi pada Rabu (10/2/2016), hanya Fraksi Gerindra yang menyebutkan penolakan. Selanjutnya, Ruhut menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi fraksi Demokrat untuk menolak revisi KPK. Penolakan gagasannya akan disampaikan dalam rapat paripurna siang ini.

Saat ini ada delapan fraksi yang menyepakati revisi UU KPK dan hanya ada dua fraksi yang menyebutkan penolakan. Oleh karena itu, harapan terakhir ada pada Presiden Jokowi.

Baca juga:
Bisakah Botol Kemasan Plastik Dipakai Berulang?

 " Saya percaya kalau Jokowi pasti menolak. Apalagi KPK ini kan karya agung Bu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri), jadi kenapa PDI-P mau membuat revisi? " ucap Ruhut.

Sebelumnya, harapanyang sama juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Politisi Gerindra yang juga Ketua Baleg Supratman menilai bahwa hanya Presiden Jokowi yang bisa jadi penentu jalan atau tidaknya revisi ini.

Staf Khusus Presiden Bagian Komunikasi Johan Budi SP terlebih dulu menyampaikan kalau Presiden mencermati tanggapan orang-orang berkaitan revisi UU KPK. Ia menyampaikan kalau Presiden Jokowi akan menolak bila revisi UU itu dikerjakan untuk melemahkan KPK.

"Pastinya Presiden mendengar masukan dariorang-orang yang muncul akhir-akhir ini. Pasti menjadi pertimbangan kebijakan Presiden setelah melihat reaksi dari masyarakat banyak tentang revisi UU KPK, " kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Johan menjelaskan, Jokowi mendukung revisi UU KPK dengan maksud untuk menguatkan instansi antikorupsi itu.

Ia berpendapat kalau KPK akan dilemahkan bila dalam revisi UU itu dimuat substansi yang mengurangi peranan fungsi penindakan KPK.

Revisi yang telah disetujui sampai saat ini meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penyadapan serta penyitaan harus seizin dewan pengawas, pemberian wewenang kepada KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

Lalu, larangan bagi pimpinan KPK yang mengundurkan diri untuk menempati jabatan publik, dan pemberhentian untuk pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasar pada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Ruhut (Demokrat) Tagih Janji Jokowi

0 komentar: