Blog kumpulan berita yang terbaru, tips, hiburan, review aplikasi, blogging, cara mengatasi, kumpulan dari berbagai harga, smarphone android, laptop. Karena hidup adalah pilihan

Revisi UU KPK Akhirnya Ditunda Presiden Jokowi

Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo pada akhirnya mengambil tindakan untuk masalah revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang heboh dibahas para anggota DPR dan masyarakat sesudah berjumpa dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta perwakilan fraksi di DPR, Senin (22/2/2016).



Jokowi menyebutkan,dirinya bersama dengan para anggota DPR sudah setuju untuk mengambil tindakan menunda kajian tentang revisi UU KPK.

 " Saya hargai sistem dinamika politik yang ada di DPR, terutama dalam rancangan revisi UU KPK. Tentang gagasan revisi UU KPK itu, kami setuju kalau revisi ini baiknya tak dibicarakan sekarang ini, " tutur Jokowi dalam jumpa pers berdampingan dengan perwakilan dari DPR di Istana Negara, Senin siang.

Revisi UU KPK ditunda oleh Jokowi, karena berasumsi gagasan revisi UU KPK membutuhkan bahan kajian yang lebih matang dan mendalam, termasuk juga sosialisasi pada warga negara Indonesia.

Dalam kesempatan jumpa pers ini juga hadir pimpinan DPR sebagai berikut: Ketua DPR Ade Komarudin serta wakil-wakilnya, yaitu Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Fadli Zon, serta Fahri Hamzah.

Pada awalnya, revisi UU KPK masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada tahun 2016 ini. Sudah banyak munculbeberapa usulan mengenai pergantian yang butuh dikerjakan dalam revisi ini.
Sekurang-kurangnya, ada empat poin yang mengajukan pembahasan dan usulan untuk dibicarakan dalam revisi UU KPK, yaitu pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan kewenangan rekrutmen penyelidik serta penyidik.

Baca juga:
Ada Alasan Kejagung Hentikan Kasus Hukum Novel Baswedan

Kajian revisi UU KPK ini telah dikerjakan berulang kali di dalam rapat Legislasi DPR serta gagasan awalnya pun akan disetujui dalam rapat paripurna besok, Selasa (23/2/2016).

Bersamaan kajian di parlemen tersebut, nada keras pada penolakan revisi UU KPK itu makin kuat baik dari KPK maupun warga negara Indonesia. Pimpinan KPK, bekas pimpinan KPK, serta aktivis korupsi menyuarakan dengan lantang penolakan revisi UU KPK karena draf tersebut yang ada melemahkan KPK.
Fraksi di DPR yang sempat menolak revisi UU KPK, sebelum Presiden Jokowi serta DPR hari ini menginformasikan tunda revisi KP. Fraksi DPR hanya ada tiga partai politik yang menampik revisi UU KPK. Ketiga partai itu yaitu Gerindra, Demokrat, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Disamping itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKB, serta Fraksi Hanura tetaplah inginkan ada revisi UU KPK.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Revisi UU KPK Akhirnya Ditunda Presiden Jokowi

0 komentar: